undang undang nomor 6 tentang desa. DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Nopriawan Mahriadi1; Andi Agustang2; Andi Muhammad Idhan3; Rifdan4 Universitas Negeri Makassar nopriawanm@gmail. undang undang nomor 6 tentang desa

4587, LL SETNEG : 45 HLM. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara. ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 setidaknya ingin menjawab dua problem utama desa selama ini yaitu mengembalikan otonomi asli desa sebagaimana pernah dikesampingkan era orde baru, serta pada saat yang sama mengembangkan otonomi desa untuk membatasi invasi otonomi daerah pasca reformasi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Test 2. undang-undang tentang desa undang-undang tentang desa 3. Namun demikian, yang kami usulkan bukan badan perwakilan desa atau BPD versi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dapat menjatuhkan atau dapat memberhentikan kepala desa. Desa terdiri dari desa dan desa adat, hal ini sesuai dengan pengertian desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk. 2 Desa Air Merah Kec. Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. adalah bagaimanan memberikan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Muaro Jambi. JAKARTA, KOMPAS — Panitia Kerja Penyusunan. Dalam Undang-Undang Desa yang baru (UU No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Mengingat : 1. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomr 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan. Pasal 118 (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya. 1. Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 014 Nomor 7,. . ,. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Tentang Website. UU tersebut menjabarkan definisi, tahapan, dan tujuannya. E. dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara. Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 409. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 9 tentang P erubahan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2015. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023. Otonomi dan demokratisasi Desa dalam bingkai undang-undang. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Bidang. Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan. Pasal 117 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 594. Muko Muko airmerahmd@gmail. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). id. Undang-Undang ini diharapkan mengangkat hak dan kedaulatan desa. Berdasarkan keadaan empiris Indonesia, secara historis terdapat desa yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah diberi keleluasaan untuk mengelola pemerintahannya. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. Bima NTB, (2) Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa di Desa Naru Kec. doc. Putusan Nomor 35/PUU–X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengaturan Desa ini mempunyai tujuan “memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan 3 Jimmly Asshiddiqie. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perdes tentang BUMDesa dan peraturan bersama kepala desa tentang kerjasamaantar desa di bidang BUMDesa;. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip Most Favoured Nation dan prinsip Nation Treatment dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA LIABILITY OF THE HEAD OF THE VILLAGE IN THE VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT ACCORDING TO LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE Edy Supriadi. Aritonang, SH. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 212Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, pengaturan desa kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja yang menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. H. Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan. Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Fatah Fanami, dkk (2018:02), menyatakan. , MH. Pada tanggal 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 55 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati rancangan dan Peraturan Desa dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa selama 7 tahun. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAMPELAKSANAAN OTONOMI DESA PASCA. 2 ibid. Jadi dalam konteks ini BPD atau Badan Perwakilan Desa itu sama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang kita kenal sekarang. id Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk. v Menjalankan otonomi desa yang efektif, memerlukan kapasitas aparatur desa yang memadai. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya. Political Will di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Mahda Reza Kurniawan Institut Agama Islam Negeri Kudus mahdarezakurniawan@iainkudus. Untuk itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) maka diharapkan mampu mendorong lahirnya inisiatif dan kreatifitas. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan. 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan Kepala Desa, perekonomian desa, aturan. 217Peraturan; Peraturan Pemerintah. W Wijaya, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan. pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Abstract. UU No. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. 6 Tahun 2014, dimana pada peraturan sebelumnya kedudukan Desa sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan. Referensi: Dominikus Rato. Bima NTB, (3)3. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ramai dibicarakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang No. ” Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Lampung. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 6. Details. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. UU No. Loading. IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”. PP No. 1. 7. Demikian bunyi UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedudukan Peraturan Desa. kedudukan dan kewenangan lembaga kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam sejarah pengaturan Desa, telahPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. UMUM 1. 418 kali: sdgs desa dan penerapannya ke dalam rkp desa dan rpjm desa: 03 januari 2023 | 118 kali: pelaksanaan agenda rutin, pokja posyandu desa rancaekek wetan melaksanakan kunjungan ke. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang. e-ISSN : 2621-4105. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa: 15 januari 2023 | 14. U. ABSTRAK: a. 219. , hlm 9 4 Ibid. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 menyederhanakan persoalan hak-hak sebatas pada hak masyarakat hukum. 6 Tahun 2014), diartikan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . pdf - Google Drive. Jakarta: PT. : 1. NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. pdf (1. PP No. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , secara jelas telah menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki kewenangan tertentu. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia. Dasar Hukum. e. Pemberdayaan masyarakat Desa. 72, LN. Desa adalah desa dan desa adat atau. 29 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. 3 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 000. NOMOR 43 TAHUN 2014 . Menurut undang-undang ini, desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Mh Submission ID: 941450204 File name: Pengelolaan_tanahbengkok. FORM 2. annisa meika putri - 100710101007_1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Anatomi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun… Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: 10. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tweet on Twitter. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang. pdf (100. 724 desa yang tersebar di 660 kecamatan merupakan satu tantangan tersendiri bagi pemerintah. Dalam UU No. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Permendagri. U. Login Admin. ac. UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUDUS) Submission date: 05-Apr-2018 0b1:y07 APMn (gUgTiCt+ W070ic0a)ksono, Sh. NOMOR 6 TAHUN 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditandai dengan adanya dana desa yang semakin tahun semakin bertambah. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 10. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa melalui perubahan UUD Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati keatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. TENTANG. DESA. Pasal 117 (mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) Pasal 118. Abstract. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. 611 -2- 3. temuan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk revitalisasi peraturan sebelumnya. PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DALAM MASA. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. ketentuan umum 2. Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Desa Rarang Selatan Kec. 969 kali: buku i rencana induk gerakan pkk tahun 2021-2024, buku ii strategi gerakan pkk, dan buku iii petunjuk teknis tata kelola kelembagaan gerakan pkk. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa T. Potret wajah anak-anak di sepanjang perairan Sumatra Utara. com Abstract Political autonomy law of village is very varied because the arrangement of village in UUD 1945 is very briefly, featuring multiple interpretations, so that the organic regulations are always change appropriate with the. PP Nomor 11 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. U ndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 secara definitif menyebutkan : “Desa ataupun kampung nagari, betook, dll merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan.